Berdasarkan data pengadaan yang ditelaah CBA, paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp7,96 miliar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4,87 miliar. Tender itu tercatat diikuti oleh 107 peserta.

Dalam kajiannya, CBA menemukan adanya kesamaan nilai penawaran yang diajukan oleh empat peserta tender, yakni sebesar Rp3.900.439.610,29.

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial DH selaku mantan Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan LP selaku mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum ketiganya.

Kegiatan yang dihadiri Kepala Sekolah, dewan guru, orang tua siswa, serta seluruh siswa kelas VI tersebut berlangsung sederhana, namun tetap sarat makna. Mengusung tema “Melangkah Lanjut, Menggapai Mimpi, Tetap Kenang dan Berbakti”, acara menjadi momentum perpisahan sekaligus ungkapan syukur atas selesainya pendidikan dasar para siswa.

Kepala SDN 04 Ciomas, Resti Indria, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan proses belajar selama enam tahun.

Berdasarkan informasi LPSE Kabupaten Bogor per 2 Juni 2026, paket pekerjaan tersebut masih berada dalam proses tender pada tahap Pengumuman pasca kualifikasi. Tahapan pengadaan masih berlangsung dan pemenang lelang belum ditetapkan. Karena itu, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyoroti pelaksanaan proyek maupun penyedia jasa tertentu, melainkan mengangkat diskusi publik mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.

Pembangunan fasilitas yang bertujuan mendorong kreativitas, inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi kreatif tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kehadiran ruang kolaborasi bagi generasi muda dan pelaku usaha kreatif dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di masa depan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya anggaran tersebut tidak wajar dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum demi menjaga transparansi keuangan negara.

Berdasarkan data CBA, pada tahun anggaran 2025, Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan alokasi anggaran pakaian dinas terbesar, yakni mencapai Rp9,4 miliar. Posisi berikutnya ditempati oleh Papua Barat sebesar Rp4,3 miliar, disusul Papua Selatan Rp3,5 miliar, Papua Rp3,3 miliar, Papua Barat Daya Rp2,2 miliar, dan Papua Pegunungan sebesar Rp727,5 juta.

PT BAS merupakan pengembang yang menggarap proyek perumahan Citra Swarna Grande (CSG) dan Kartika Residence. Perusahaan tersebut diketahui memperoleh fasilitas pembiayaan KPR dari BTN dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Menanggapi langkah Kejari Karawang tersebut, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, menyampaikan apresiasi terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kejaksaan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran CEO BPI Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025 yang mengatur larangan pemberian tantiem, insentif kinerja, serta insentif jangka panjang bagi dewan komisaris pada BUMN yang berada dalam portofolio Danantara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (29/5/2026), menilai masih terdapat alokasi anggaran yang berkaitan dengan tantiem dan insentif di tubuh BRI.

Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung untuk turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka DKI Jakarta yang dinilai tidak masuk akal dan terlalu fantastis.

Menurut Febri, besarnya anggaran Paskibraka DKI Jakarta jauh melampaui logika kewajaran jika dibandingkan dengan anggaran kegiatan serupa di tingkat nasional.

Menurut Uchok, masih terdapat BUMN sektor perbankan yang tercatat mengalokasikan tantiem dalam jumlah besar kepada jajaran direksi dan komisaris.

“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani soal penghapusan tantiem perlu dibuktikan implementasinya di lapangan. Sebab, masih ada BUMN perbankan yang tercatat memberikan tantiem kepada direksi dan komisaris,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya pola pengelolaan BBM yang tidak transparan. Dalam laporan administrasi, penggunaan solar disebut selalu habis setiap bulan. Namun di lapangan, diduga masih terdapat sisa BBM dari operasional alat berat yang kemudian diperjualbelikan kepada pengepul.

“Dalam administrasi tercatat habis, tetapi di lapangan justru masih ada sisa solar. Pertanyaannya, kenapa bisa ada selisih? Ke mana pengawasan selama ini berjalan?” kata Uchok kepada awak media, Selasa (26/5/2026).

Hewan kurban tersebut disembelih dalam kegiatan pemotongan kurban yang digelar di Kantor BMSN Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (27/5/2026).

Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, para jurnalis, dan warga yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut berlangsung setelah BMSN menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Hewan kurban kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, para jurnalis, serta warga yang membutuhkan.

Ketua BMSN Kabupaten Bogor, Sofwan Ali, menilai bantuan hewan kurban tersebut bukan sekadar bentuk perhatian pemerintah daerah, melainkan simbol kebersamaan dan penguatan hubungan antara pemerintah dengan insan pers di Kabupaten Bogor.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2025 terkait pengelolaan BBM alat berat di TPA Cipayung.

Dalam dokumen pemeriksaan itu, BPK mengungkap bahwa UPTD TPA Cipayung tidak memiliki pencatatan pengeluaran BBM yang memadai. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala UPTD dan staf lapangan, penggunaan BBM alat berat setiap bulan disebut selalu dilaporkan habis tanpa menyisakan stok.

Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan tercatat mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank sebesar Rp202,9 triliun.

“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai terdapat ketimpangan antara besarnya anggaran program dengan nominal uang pembinaan yang diterima para pemenang lomba.

Menurutnya, juara LCC tingkat provinsi hanya menerima uang pembinaan sekitar Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7,5 juta untuk juara kedua, dan Rp5 juta untuk juara ketiga. Sementara itu, total anggaran proyek LCC 4 Pilar MPR tahun 2026 disebut mencapai sekitar Rp30,7 miliar.

Menurut Uchok Sky, jajaran direksi dan komisaris PLN tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya blackout di berbagai wilayah Sumatera.

“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Jajang, penggunaan istilah atau nomenklatur berbeda dalam program JPO membuat publik sulit memahami rincian penggunaan anggaran. Ia menilai penyusunan nomenklatur tersebut perlu dicermati lebih lanjut agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pengelolaan anggaran.

“Orang-orang DKI Jakarta itu pintar-pintar mengakali nama nomenklatur dalam program APBD DKI Jakarta agar aparat hukum tidak paham dan mengerti bahwa ada dugaan double anggaran dalam proyek JPO,” ujar Jajang dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Kabupaten Bogor – Percakapan telepon antara Bupati Bogor dan Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, memicu sorotan publik. Percakapan berdurasi 2 menit 50 detik yang berlangsung pada Jumat malam (15/5/2026) itu berkembang menjadi polemik terkait dugaan praktik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.

Depok — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyoroti proses pengadaan papan tulis interaktif senilai Rp30,8 miliar di Dinas Pendidikan Kota Depok karena dinilai tidak melalui persaingan harga yang sehat.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025.