JAKARTA, - Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti besarnya anggaran pembuatan video di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak wajar dan berpotensi menguras keuangan negara secara berlebihan.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa pada 2025 KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar hanya untuk pembuatan dua video program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut dia, anggaran tersebut terdiri atas dua paket besar. Pertama, pengadaan paket pembuatan video podcast dan perluasan publikasi capaian kinerja satu tahun Program Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp1,2 miliar. Kedua, pembuatan video profil perusahaan (company profile) dan web series Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai yang sama, yakni Rp1,2 miliar.
“Anggaran sebesar itu hanya untuk membuat dua video. Ini tentu sangat fantastis dan patut dipertanyakan. Menteri Sakti Wahyu Trenggono melawan efisiensi Prabowo Subianto. Harga satu video di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memang sangat mahal,” kata Jajang dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Ia juga menyebut adanya anggaran yang jauh lebih besar di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP, yakni satu paket pembuatan video dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar.
“Tetapi ada yang lebih mahal, harganya selangit. Itu ada di Biro Umum Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu paket sebesar Rp5,3 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, Jajang menilai terdapat pula paket pembuatan video di KKP yang nilainya lebih rasional. Salah satunya adalah video dokumenter BHKLN yang dibuat oleh Biro Umum Setjen KKP dengan total anggaran Rp3.465.000.000 untuk 18 paket.
“Berarti harga rata-rata satu paket hanya sebesar Rp192.500.000,” jelasnya.
Ia membandingkan dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP yang memproduksi satu paket video dokumenter ekspos dengan anggaran Rp176.265.000.
