Jakarta, - Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai nilai proyek tersebut tidak wajar karena mencapai miliaran rupiah dengan harga satuan yang sangat tinggi.
Kritik ini mencuat menyusul interaksi antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung KPK baru-baru ini. Uchok mengaitkan istilah "salam kompor" yang dilontarkan Gus Yaqut dengan proyek pengadaan kompor di Kemensos yang dianggap "memanaskan" ruang publik.
"Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya 'salam kompor' yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul, ini membuat suasana panas di media sosial," ujar Uchok dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Berdasarkan data CBA, pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal Kemensos menganggarkan pengadaan Kompor SR 1C sebanyak 264 unit dengan total nilai Rp1,8 miliar. Jika dikalkulasi, rata-rata harga per unit mencapai Rp7 juta. Namun, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk pembelian kompor dengan harga rata-rata mencapai Rp13,2 juta per unit.
Tren pengadaan ini berlanjut pada tahun anggaran 2026. CBA mencatat terdapat rencana pengadaan 416 unit kompor dengan nilai total Rp5,5 miliar, di mana harga per unitnya tetap berada di kisaran Rp13,2 juta. Uchok mempertanyakan spesifikasi kompor tersebut mengingat harga di pasaran jauh di bawah nilai pengadaan tersebut.
"Jenis kompor apa yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya hanya jutaan rupiah," sindirnya.
Tiga Laporan Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bekasi Menggantung, APIP Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan
Uchok menekankan pentingnya transparansi dan urgensi dalam penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Ia mengkhawatirkan pengadaan ini hanya menjadi sarana untuk "memanaskan" anggaran tanpa manfaat yang jelas bagi publik.
Sebagai perbandingan, Uchok merujuk pada program bantuan kompor biomassa di Aceh Timur yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos. Program tersebut menyalurkan 244 unit kompor dengan total anggaran hanya Rp61 juta. Menurutnya, program semacam itu jauh lebih tepat sasaran dan realistis secara biaya.
Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan guna mencegah potensi kerugian negara. "Dengan harga semahal itu, publik berharap jangan sampai anggaran ini malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos," tegas Uchok. (Lky)
