Jakarta, - Indonesia telah mengambil inisiatif diplomatik penting dengan memimpin koordinasi delapan negara mayoritas Muslim dalam upaya mengaktifkan mekanisme "gaza" class="auto-tag-link">Dewan Perdamaian Gaza." Langkah ini bertujuan untuk menciptakan front bersama yang kuat guna mendorong resolusi permanen dan komprehensif terhadap konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Inisiatif yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan persatuan di antara negara-negara Muslim dalam menyikapi krisis kemanusiaan dan politik di wilayah tersebut. Koalisi delapan negara ini dibentuk sebagai kelompok inti yang akan bekerja secara intensif untuk menyelaraskan posisi dan strategi diplomatik mereka di forum-forum internasional.
Dewan Perdamaian Gaza, yang diusulkan dan didorong oleh Indonesia, dirancang untuk menjadi platform yang berfokus pada tiga pilar utama: penghentian segera kekerasan, penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan pencapaian solusi politik jangka panjang yang adil.
Indonesia menekankan bahwa persatuan suara dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sangat krusial untuk memberikan tekanan yang efektif di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Dengan memimpin koalisi ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa upaya diplomatik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam merumuskan kerangka kerja perdamaian pasca-konflik.
Dalam pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan baru-baru ini, Menlu Indonesia menegaskan komitmen Jakarta untuk terus mendorong implementasi solusi dua negara (two-state solution) sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi. Koalisi delapan negara tersebut sepakat untuk memperkuat koordinasi intelijen dan informasi, serta menyusun peta jalan bersama yang akan diajukan kepada komunitas internasional.
Langkah diplomatik ini menandai peningkatan peran Indonesia sebagai pemimpin regional dan global dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Keberhasilan koalisi ini diharapkan dapat menjadi preseden bagi kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara Muslim dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. (Lky)
