Bogor, - Kabupaten Bogor kembali menjadi daerah strategis dalam agenda nasional. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota yang masuk program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Program ini digulirkan untuk memerangi kemiskinan sekaligus memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sosialisasi piloting digitalisasi bansos di Jakarta, Selasa (3/2).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, hadir langsung dalam forum tersebut.
Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun sistem perlindungan sosial berbasis infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini dirancang agar lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data tunggal.
Ribka Haluk menegaskan dukungan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujarnya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala BSSN.
Dengan status sebagai daerah piloting, Kabupaten Bogor dituntut memperkuat validasi dan pemutakhiran data sosial. Digitalisasi ini diharapkan mampu meminimalkan data ganda, menghapus potensi manipulasi, serta memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
