JAKARTA, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajarannya untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil guna mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026). Ia menekankan pentingnya pelibatan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum,” ujar Menteri Nusron. “Dorongan ini harus ada, supaya ada solusi yang nyata di lapangan.”
Nusron menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa telah terbukti efektif dalam percepatan sertipikasi, khususnya tanah wakaf. Ia mencontohkan pengalaman di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, di mana program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan.
“Kepada jajaran di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambahnya.
Anggaran KKN 2026 Harus Dipersiapkan Matang
Menyambut instruksi tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis yang tinggi. Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 harus dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.
“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini,” jelas Ossy Dermawan.
Ia menambahkan, jika program ini diperluas, tema-tema KKN harus dipilih dengan tepat agar dapat menambah kekuatan sumber daya manusia dalam menyelesaikan target nasional pada tahun 2026.
